Soppeng/JS--Polemik seputar ketidakhadiran Fraksi Partai Golkar dalam rapat perubahan jadwal Paripurna RPJMD Kabupaten Soppeng menuai sorotan publik. Untuk meluruskan informasi yang berkembang, Ketua DPD II Partai Golkar Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE, menggelar konferensi pers di Hark Cafe, Jalan Malaka, pada Minggu malam (22/6/2025).
Dalam keterangannya, Andi Kaswadi menegaskan bahwa ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi Golkar bukan merupakan bentuk penolakan terhadap agenda RPJMD, melainkan bagian dari proses penyesuaian administratif dan konsultasi kelembagaan yang semestinya dipahami secara objektif.
"Partai Golkar tidak akan membiarkan kadernya, dalam hal ini Bupati Soppeng, salah langkah. Tapi itu tidak berarti kami mengabaikan prosedur," ujarnya.
Ia memaparkan bahwa ketidakhadiran anggota fraksi lebih karena beberapa agenda penting yang berbarengan. Di antaranya, pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Andi Farid yang menghadiri pelantikan pengurus AMPI Sulsel, serta beberapa anggota lain yang tengah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait substansi penyusunan RPJMD.
Lebih lanjut, Andi Kaswadi menyoroti aspek administratif sebagai penyebab utama penundaan. Surat permohonan perubahan jadwal paripurna, menurutnya, ditandatangani oleh Pj Sekda tanpa pelimpahan resmi dari Bupati.
Surat tersebut baru diterima pukul 15.00 WITA, padahal jadwal rapat ditetapkan satu jam sebelumnya.
"Secara aturan, ini cacat prosedur. Dan meski telah diberi masukan agar Pj Sekda bersurat atas nama Bupati, surat kedua tetap tidak sesuai," jelasnya.
Selain aspek formal, isi dokumen RPJMD pun dinilai belum final. Hasil konsultasi Fraksi Golkar ke Kemendagri menemukan sejumlah poin yang masih perlu diperbaiki, namun belum ditindaklanjuti oleh pihak Pemda.
Andi Kaswadi juga menyayangkan berkembangnya narasi publik yang menyudutkan Fraksi Golkar sebagai penghambat.
Ia menyebut hal itu sebagai bentuk pengaburan fakta yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Kami rutin melakukan pertemuan fraksi setiap bulan, bukan untuk menekan, tapi untuk mendampingi kader kami yang menjabat".
"Jangan digiring seolah-olah partai menzalimi kadernya. Justru kami ingin mencegah kekeliruan," tegasnya.
Kaswadi menambahkan bahwa kehadiran fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab dalam mengawal arah kebijakan pemerintahan agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.
“Bupati adalah simbol Partai Golkar di Soppeng. Kami mengawasi jalannya pemerintahan bukan karena oposisi, tapi karena itu tugas politik kami,” imbuhnya.
Di akhir penyampaiannya, Andi Kaswadi melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang menurutnya mempolitisasi isu ini untuk kepentingan pribadi.
"Jangan coba-coba urus rumah tangga kami. Urus dulu partaimu sendiri," sindirnya.
Ia menegaskan bahwa partai politik memiliki peran penting bukan hanya saat pemilu, tapi juga dalam pengawasan kebijakan.
Golkar tetap berkomitmen untuk berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Red)
0 Komentar