Konawe Utara/JS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konawe Utara (Konut) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Abstraksi Case Anti Korupsi (LACAK) menyayangkan masih banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Temuan tersebut dinilai sebagai bukti lemahnya tata kelola keuangan daerah serta rendahnya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Ketua DPD LSM LACAK LD Isman R menegaskan, seharusnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih serius dalam mengelola anggaran, mengingat laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan.
“Temuan BPK ini menunjukkan bahwa masih ada pejabat yang kurang serius mengelola anggaran. Padahal, uang negara itu adalah uang rakyat yang harus digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, LSM LACAK mendesak agar seluruh pimpinan OPD segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Kami mendorong agar rekomendasi BPK jangan hanya menjadi formalitas. Harus ada tindak lanjut nyata dan perbaikan sistem, termasuk pertanggungjawaban yang jelas dari pihak terkait,” tambahnya.
LSM LACAK juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menutup mata terhadap temuan BPK yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jika ada temuan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus segera bertindak. Jangan tunggu sampai masalahnya berlarut-larut,” ujarnya.
Dengan sikap kritis ini, Lheo dengan sapaan akrabnya berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bisa lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah semakin meningkat.(Red)
0 Komentar