MAKASSAR/JS– Sejak menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Khusus, Layanan Khusus, dan Inklusi (PKLK) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) berinisial SDM, suasana kerja dan pelayanan di unit tersebut diduga tidak kondusif. Beberapa sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan sejumlah keluhan terkait gaya kepemimpinan oknum tersebut.
Selain dinilai jarang masuk kantor, sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) juga merasa tidak tenang saat melaksanakan tugas. Pasalnya, oknum Kabid PKLK tersebut kerap datang berkunjung ke SLB terkait, yang membuat pihak sekolah harus menyediakan pelayanan tambahan atau yang disebut sebagai "pelayanan ekstra".
"Kita sebagai pihak sekolah memang harus melayani, tapi seringkali kunjungan tersebut tidak sesuai jadwal dan membuat kita harus mengatur ulang aktivitas pembelajaran," ujar salah satu sumber dari SLB yang diminta tidak disebutkan namanya.
Keluhan lain muncul saat proses perpindahan ruangan kerja beberapa waktu lalu. Ruangan kerja sebelumnya Kabid PKLK ditempati kembali oleh siswa SMA Negeri 25 Makassar, sehingga unit tersebut harus pindah ke ruangan pengawas sekolah. Saat itu, oknum Kabid PKLK ingin ruangannya memiliki fasilitas yang lebih baik, sehingga menyuruh setiap staf membayar biaya sebesar Rp100 ribu.
Beban biaya tersebut dikatakan untuk keperluan bongkar pasang dan pemasangan Air Conditioner (AC). Beberapa staf mengeluhkan kebijakan ini yang dianggap tidak adil dan seperti "mengisap darah" pada mereka.
"Kita sebagai staf sudah memiliki beban tugas, tapi harus juga keluar uang untuk keperluan yang seharusnya menjadi tanggung jawab instansi. Rasanya seperti dirugikan dan diperlakukan seenaknya," ungkap salah satu staf yang diminta tidak disebutkan namanya.
Tak hanya itu, proses perpindahan ruangan juga melibatkan siswa SMA Negeri 25 Makassar yang diminta membantu melalui perintah guru. Namun, kebutuhan makan untuk para siswa tersebut diduga juga dibebankan kepada staf Kabid PKLK.
"Siswa-siswa itu sudah membantu dengan giat, tapi makanannya justru kita yang harus bayar. Padahal mereka adalah murid sekolah yang seharusnya tidak diminta bantuan semacam ini," tambah sumber lain.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang PKLK Disdik Sulsel berinisial SDM belum dapat memberikan klarifikasi secara langsung. Tim redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Disdik Sulsel serta terkait agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.
Laporan: NASRULLAH
0 Komentar