Makassar/JS – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian publik setelah sejumlah gerai yang telah beroperasi dikabarkan sepi pembeli dan hanya membukukan omzet harian yang minim.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai evaluasi mengenai kesiapan desa dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Dalam sepekan terakhir, media sosial ramai membahas rendahnya omzet sejumlah KDKMP. Salah satunya disampaikan Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, yang menyebut koperasi di desanya hanya mampu mencatat omzet harian sekitar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.
Menurutnya, angka tersebut belum cukup untuk menutupi biaya operasional maupun menggaji karyawan.
Di Bojonegoro, sejumlah gerai KDKMP juga sempat menjadi sorotan setelah dikabarkan menghentikan operasional sementara akibat persoalan upah, kontrak kerja, dan sistem pengelolaan.
Sementara di Jakarta, gerai Koperasi Kelurahan Melawai juga ramai diperbincangkan setelah laporan keuangannya menunjukkan omzet sebesar Rp.78 ribu pada awal Juli 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Pengamat Desa, Sri Rahayu Usmi menilai tantangan yang dihadapi Kopdes Merah Putih merupakan buah dari perencanaan yang kurang matang dari awal.
Sri Rahayu mengibaratkan Kopdes Merah Putih seperti seorang anak yang baru belajar berjalan. Karena itu, menurutnya, koperasi membutuhkan proses, pendampingan, dan pembinaan secara berkelanjutan agar dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang kuat.
“Program ini masih seperti anak balita yang baru belajar berjalan dan berbicara. Jadi perlu proses, pendampingan, serta dukungan penuh agar bisa berkembang,” ujarnya saat dihubungi, Minggu 12 Juli 2026.
Keberhasilan koperasi tidak cukup hanya berhenti pada pembentukan badan hukum dan gerai. Tahap yang jauh lebih penting adalah memastikan koperasi mampu berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing desa.
Ia menegaskan bahwa pengembangan koperasi harus mempertimbangkan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi geografis desa. Lokasi penempatan gerai juga penting, mengingat beberapa Kopdes ditempatkan di daerah yang tidak strategis seperti gunung bahkan di seberang sungai.
“Sehebat apa pun permodalannya, kalau sumber daya manusianya belum siap, potensi desanya tidak dipetakan, dan letak geografisnya tidak disesuaikan dengan usaha yang dijalankan, saya yakin koperasi itu akan sulit berkembang dalam jangka panjang,” ungkap mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel itu.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan koperasi, bukan hanya pada tahap peluncuran. Menurutnya, penguatan kapasitas pengurus dan pendampingan usaha harus menjadi fokus utama agar koperasi mampu bertahan.
”Saat Apdesi Surta Wijaya itu menghadirkan menteri, forkopimda, itu sangat jelas dukungan Apdesi dalam mendukung program Kopdes Merah Putih. Ini adalah bentuk dukungan ke Asta Cita, kita bisa melihat progresnya, pembentukan badan hukumnya begitu cepat, karena tersupport dari berbagai unsur seperti pegiat desa taruhlah Apdesi dan Pemerintah,” terang mantan Kepala Desa Mattirowalie, Kabupaten Bone itu.
Selain itu, Sri Rahayu menilai mestinya pengurus koperasi sudah dilibatkan sejak tahap pembangunan demi menumbuhkan rasa memiliki terhadap koperasi yang akan mereka kelola nantinya.
“Kalau pengurus ikut membangun sejak awal, rasa memiliki terhadap koperasi tentu akan lebih kuat sehingga mereka terdorong untuk menjaga dan mengembangkannya,” katanya.
Di akhir keterangannya, Sri Rahayu berharap program Koperasi Desa Merah Putih benar-benar mampu mewujudkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Sayang sekali jika niat baik pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus bersama-sama memastikan koperasi ini tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya.(red)
0 Komentar